Suara Pemred − Kades Terpilih Sungai Mayam Tetap Dilantik, Laporan Dugaan Politik Uang Dianggap Kedaluwarsa - Kabupaten Sanggau

Suara Pemred − Kades Terpilih Sungai Mayam Tetap Dilantik, Laporan Dugaan Politik Uang Dianggap Kedaluwarsa

Suara Pemred − Kades Terpilih Sungai Mayam Tetap Dilantik, Laporan Dugaan Politik Uang Dianggap Kedaluwarsa


SANGGAU, SP – Pemerintah Kabupaten Sanggau akan tetap melantik Kepala Desa (Kades) terpilih Sungai Mayam bersama 67 kades terpilih lainnya pada Februari ini, meskipun sebelumnya Kades Sungai Mayam dilaporkan atas dugaan melakukan money politik atau politik uang.
  
Alasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes) Kabupaten Sanggau tetap melantik Kades Terpilih Sungai Mayam, laporan dugaan politik uang itu sudah kedaluwarsa.

“Kalau surat tertanggal 6 Februari 2019 dari BPD yang meminta penundaan pelantikan hingga hari ini (kemarin, red), kami belum menerimanya. Karena surat itu ditujukan kepada Bupati Sanggau. Nah, persoalan mereka meminta penundaan pelaksanaan kades terpilih, itu saya pikir sudah bertentangan dengan hukum,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau, Alian ditemui di kantornya, Senin (11/2).

Ia menjelaskan, sesuai aturan, jika ada calon Kades yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap proses pemungutan atau penghitungan suara, maka dapat mengajukan keberatan kepada panitia Pilkades disertai bukti otentik paling lambat 1 x 24 jam setelah pleno penetapan kades terpilih.

“Ketika pengajuan keberatan yang dilakukan melebihi batas waktu itu, tentu tidak dapat diterima atau tidak bisa diproses. Artinya, proses Pilkades sudah berjalan sesuai dengan prosedur serta dapat diterima semua pihak,” kata Alian.

Ia menambahkan, untuk laporan keberatan Pilkades Sungai Mayam ini, disampaikan pada tanggal 10 Desember 2019. Sementara pleno penetapan kades terpilih desa itu dilakukan pada 29 November 2018.
“Laporan awal terkait gugatan ini sudah lewat 1 x 24 jam. Secara hukum, laporan itu sudah tidak bisa masuk ke kita lagi. Artinya, kalau ada rasa ketidakpuasan mereka sendiri yang menindaklanjutinya,” tegas Alian.

Alian memaparkan, pelaksanaan Pilkades Sungai Mayam sudah berjalan sesuai prosedur. “Kades terpilih Sungai Mayam sudah ditetapkan. Maka pemerintah kabupaten tetap akan melantik kades terpilih ini. Persoalan nanti apakah kades terpilih ini juga terlibat dalam kasus dugaan money politik, itu urusan belakang,” ujar Alian.

Ketika dalam perjalanannya ada pembuktian bahwa yang bersangkutan juga terlibat dalam money politik, ia menegaskan, bisa saja yang bersangkutan turun dari jabatan kadesnya.

“Nah itu yang perlu kita sikapi. Kalau untuk saat ini, tidak ada kekuatan hukum untuk membatalkan proses pelantikan kades terpilih Sungai Mayam,” tutur Alian.

Ia menyebutkan, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. “Pertama kita akan mengikutsertakan Kades ini lagi, akan dilakukan pemilihan di tahun 2020. Atau mencari Pj kades untuk melaksanakan program atau pembangunan di tingkat desa,” pungkas Alian. (jul/jek)

Ajukan Penundaan Secara Tertulis

Sementara desakan agar pelantikan Kepala Desa terpilih Sungai Mayam ditunda terus bergulir. Kali ini desakan itu datang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Mayam. Permintaan penundaaan pelantikan itu dilakukan secara tertulis melalui surat resmi BPD Sungai Mayam tertanggal 6 Februari 2019. Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua BPD Sungai Mayam, Basian.

“Kami bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sepakat meminta agar pelantikan Kades ditunda dulu. Penundaan ini berdasarkan desakan dari masyarakat dan saran dari beberapa tokoh Desa Sei Mayam,” tegas Wakil Ketua BPD Sungai Mayam, Zulkarnaen kepada wartawan, Senin (11/2).

Dijelaskan Kar, sapaan akrab Zulkarnaen, salah satu poin penting desakan warga yang meminta penundaan pelantikan Kades terpilih Sungai Mayam adalah adanya dugaan money politik dalam proses Pilkades Sungai Mayam. Apalagi, proses hukum terhadap kasus tersebut tengah dilakukan Polres Sanggau.

“Kami minta DPM-Pemdes menunda dululah pelantikan Kades terpilih, karena proses hukumnya sedang berjalan,” ujarnya.

Menurut Kar, permintaan penundaan pelantikan Kades terpilih sudah disampaikan secara resmi oleh BPD bersama sejumlah tokoh Desa Sei Mayam ke kantor DPM-Pemdes Kabupaten Sanggau. “Kita sampaikan dalam bentuk surat dan suratnya pun sudah kita kirim langsung ke kantor DPM-Pemdes Sanggau,” tuturnya. (jul/jek)

Leave a Reply

Send this to a friend