Dituding Laporan Kadalursa, Camat Meliau Akui Sudah Sesuai Aturan – Akcaya - Kabupaten Sanggau

Dituding Laporan Kadalursa, Camat Meliau Akui Sudah Sesuai Aturan – Akcaya

Dituding Laporan Kadalursa, Camat Meliau Akui Sudah Sesuai Aturan – Akcaya

SANGGAU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes) menyebut laporan dugaan money politik yang disampaikan salah satu peserta Pilkades Sungai Mayam 2018 sudah melewati batas waktu penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Sesuai aturan, keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan disampaikan paling lambat 24 jam setelah pelaksanaan pemilihan.

Menanggapi hal itu, Camat Meliau, Raden Asmadi membenarkan penjelasan DPM Pemdes. Namun, terkait pelaporan Cakades nomor urut 1 yang keberatan dengan hasil Pilkades yang mensyaratkan 1 X 24 jam, Camat menegaskan bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai aturan.

“Ya sudahlah. Karenakan panitia dengan pelapor inikan masih dalam satu daerah, cuma kita kan tidak memperhatikan tanggal waktu pelapor menyampaikan laporan. Bisa ditelusuri di panitia,” kata Camat.

Camat menyebut, setelah menerima dan mempelajari laporan Cakades nomor urut 1, diduga ada unsur money politik. Karena menyangkut pidana, tentu panitia tidak bisa menyelesaikan karena bukan bersifat administratif.

“Kalau pidana tentu ranahnya kepolisian, bukan panitia. Karena bersifat money.politik maka disampaikan ke BPD. Dari BPD juga tidak bisa menyelesaikan karena ini masalah hukum yang hanya bisa ditangani oleh pihak aparat kepolisian,” ujar Camat.

Pihaknya, lanjut Camat juga menerima laporan tersebut, namun tidak bisa menyelesaikannya. Lagi – lagi alasannya karena bukan kewenangan Kecamatan.

“Kita undang unsur Muspika, kita rapat dan hasilnya laporan dari BPD atas laporan Cakades nomor urut 1 terindikasi ada money politik. Maka kita memberikan kesempatan kepada pihak Polsek untuk menyelidiki lebih dalam. Dan laporan itu sudah ditangani Polres,” pungkasnya.

Camat mengakui bahwa ia sudah menyurati DPM Pemdes agar persoalan ini diselesaikan ditingkat Kabupaten.
“Karena indikasi money.politik ada berdasarkan laporan yang kami terima,” bebernya.

Sementara itu, Cakades Sungai Mayam Nomor Urut 1, Sarkawi menegaskan, laporan dugaan money politik atau keberatan terhadap pelaksanaan Pilkades Sungai Mayam sudah sesuai aturan.

“Perlu saya sampaikan bahwa keberatan atas pelaksanaan Pilkades Sungai Mayam sudah sesuai Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Keberatan itu kami disampaikan kepada Panitia Pilkades pada hari yang sama saat pemilihan, yakni tanggal 29 November 2018 malam,” katanya kepada wartawan, Selasa (12/02/19).

Sarkawi menjelaskan, pleno penetapan kades terpilih dilaksanakan usai pencoblosan, yakni pada tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 20.00 wib. Saat pleno berlangsung ia bersama tim pemenangannya hadir, hanya saja tidak ikut menandatangani berita acara pleno.

“Kami tidak menandatangani berita acara pleno karena ada indikasi money politik yang dilakukan oleh saudara Syahrin untuk mendukung nomor urut 2. Dan kami pelapor ke panitia Pilkades pada tanggal 29 November itu juga, malamnya,” ujar Sarkawi.

Keesokan harinya, dibeberkan dia, Panitia Pilkades Sungai Mayam menyurati Ketua BPD Sungai Mayam, tepatnya tanggal 30 November 2018. Isi suratnya melimpahkan keberatan yang disampaikan pihaknya kepada BPD.

“Panitia Pilkades menyurati BPD pada tanggal 30 November 2018. Karena saat itu situasi kurang kondusif, BPD tidak berani mengambil keputusan. Akhirnya BPD pada tanggal 30 November itu juga  menyurati Camat Meliau agar menfasilitasi masalah tersebut. Dan kami juga sudah melapor ke Polsek Meliau pada tanggal 3 Desember 2018,” kata Sarkawi.

Menyikapi masalah tersebut, lanjut dia, dilaksanakan pertemuan yang difasilitasi Camat Meliau pada tanggal 4 Desember 2018 di Ruang Rapat Kantor Camat Meliau. Karena tidak ada kepastian penyelesaian keberatan pihaknya, ia mengatakan, pada tanggal 10 Desember 2018 pihaknya menyurati Bupati Sanggau Cq DPM-Pemdes untuk mendiskualifikasi Cakades Nomor urut 2, karena diduga melakukan politik uang.

Karena belum ada kejelasan, sambung Sarkawi, pihaknya kembali menyurati Bupati Sanggau Cq DPM-Pemdes pada tanggal 10 Desember 2018. Dan Camat Meliau juga menyurati DPM-Pemdes pada tanggal 26 Desember 2018 perihal tindaklanjut Pilkades Sungai Mayam.

Menurut dia, isi surat tersebut meminta agar penyelesaian masalah Pilkades Sungai Mayam dilakukan Panitia Pilkades Kabupaten Sanggau dengan mengikusertakan Forkompimcam Meliau, Panitia Pilkades Sungai Mayam dan BPD Sungai Mayam.

Lagi, disesalkan dia, tidak ada respon atau tanggapan dari DPM-Pemdes. Bahkan, pihaknya mendengar pelantikan Kades terpilih dilakukan serentak pada tanggal 25 Februari 2019.

“Maka, BPD mengadakan musyawarah dan pada tanggal 6 Februari 2019 kami surati lagi Bupati Sanggau Cq DPM-Pemdes Sanggau agar pelantikan Kades terpilih Sungai Mayam ditunda. Surat itu masuknya ke Pemdes tanggal 8 Februari 2019, pukul 10.45 wib, tetapnya hari Jumat yang diterima oleh bapak Filipus,” tutur Sarkawi.

Untuk itu, ia berharap, Bupati Sanggau bisa mengambil keputusan yang bijak mengingat kedepan akan dilaksanakan Pemilu 2019.

“Kalau ternyata yang bersangkutan tidak terbukti melakukan money politik, silahkan dilantik. Bila terbukti terlibat, ya kita serahkan kepada bupati mana baiknya dalam mengambil keputusan mengingat kita kedepan akan menghadapi Pemilu. Sehingga ada pembelajaran politik di tempat kita ini,” pungkas Sarkawi. (indra)


Leave a Reply

Send this to a friend