DPRD Gelar Sidang Paripurna Bahas Lima Raperda, Ini Tanggapan dan Jawaban Eksekutif

DPRD Gelar Sidang Paripurna Bahas Lima Raperda, Ini Tanggapan dan Jawaban Eksekutif


Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU – DPRD Sanggau menggelar sidang paripurna ke-15 masa persidangan ke-3 tahun sidang  2018 dalam rangka pembahasan lima Raperda kabupaten Sanggau tahun anggaran 2018 di aula kantor DPRD Sanggau, Kamis (8/11).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau, Hendrykus Bambang, dihadiri Wabup Sanggau, Yohanes Ontot, anggota DPRD Sanggau, pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Sanggau dan undangan lainya.

Rapat paripurna ini dengan agenda tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap Raperda eksekutif. Lima Raperda tersebut, yakni pertama Raperda tentang pembentukan Kecamatan Kapuas. Kedua, Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III RSUD M Th Djaman Sanggau.

Ketiga, Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 temtang izin gangguan. Keempat Raperda tentang perubahan ke dua atas Peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang retribusi perizinan tertentu dan kelima, Raperda tentang kawasan tanpa rokok.

Baca: Terbakar, Rumah Karyawan PTPN XIII Ngabang Rata dengan Tanah

Dalam sambutanya, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyampaikan, tanggapan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sanggau terhadap lima Raperda Kabupaten Sanggau.

“Adapun lima Raperda yang telah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), berisi penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, ” katanya.

Pertama, Raperda tentang pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.

“Kebijakan ini dilakukan mengingat secara faktual bahwa Kecamatan Kapuas memiliki wilayah yang luas dengan penyebaran penduduk yang tersebar di 20 Desa dan 6 kelurahan yang letaknya cukup jauh dari pusat Ibu kota Kecamatan Kapuas, terutama 10 Desa yang masuk dalam wilayah calon Kecamatan Kapuas Selatan, ” jelasnya.

Baca: Gara-gara Kejadian Ini, Seorang Wartawan Dilarang Masuk Gedung Putih

Kedua, Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III RSUD M Th Djaman Sanggau dengan Peraturan Daerah (Perda) dan terpisah dari golongan retribusi merupakan implementasi dari penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Berbasis Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang telah diterapkan pada RSUD M Th Djaman Kabupaten Sanggau.


Leave a Reply

Send this to a friend