Suara Pemred − Passing Grade Jadi Momok CPNS

Suara Pemred − Passing Grade Jadi Momok CPNS


MELAWI, SPPassing grade Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, menjadi momok bagi ribuan
pelamar. Banyak daerah mencatat kelulusan pada tes tersebut, tak sampai
setengah dari peserta. Rata-rata mereka gagal dalam Tes Kepribadian (TKP) yang
jadi satu dari tiga bagian kompetensi dasar.

 

Rama, seorang peserta seleksi CPNS di Melawi tertunduk lesu. Dia kesal
karena gagal. Padahal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Inteligensi
Umum (TIU) melampaui ambang batas.

 

“TKP yang tidak lulus. Hampir rata-rata dalam sesi yang kami ikuti,
pesertanya ndak lulus di TKP,” katanya Senin (5/11).

 

Menurutnya, TKP rumit karena soal panjang dan pilihan jawaban mirip-mirip
satu dengan lain. Waktu 90 menit yang disediakan untuk mengerjakan total 100
soal pun, dirasa kurang.

 

“Padahal kalau ada waktu lebih mungkin bisalah kami ini mengejar passing grade untuk TKD. Membaca soal saja
sudah habiskan waktu banyak, belum lagi memikirkan jawabannya,” keluhnya.

 


Dari pantuan Suara Pemred,
sebenarnya tidak sedikit peserta yang nilai tesnya terbilang tinggi. Bahkan ada
yang mampu melampaui 350 poin, namun gagal lulus gara-gara nilai TKP di bawah
143.

 

Agus, salah seorang peserta tes mengungkapkan, dia dan adiknya sama-sama
tak lulus karena TKP di bawah ambang batas.

 

“Padahal TIU dan TWK sudah lebih dari 100. Dah lewat passing grade. Namun sayang, sangkut di
TKP,” katanya.

 

Di Kabupaten Melawi, dari 3.862 pelamar yang ikuti tes SKD, hanya 64 orang lulus.
Sementara untuk kuota penerimaan ada 260 formasi.

 

“Pak Bupati sudah perintahkan kita menyurati Menpan, kiranya ada kebijakan
lain untuk menyikapi hasil tes ini supaya daerah tidak dirugikan,” kata Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus.

 

Hal itu dilakukan sebagai usaha, agar formasi CPNS yang diberikan pusat tak
mubazir. Pemda sejatinya kecewa melihat hasil tersebut, apalagi persiapan
mereka sudah matang.

 

Sebelum dilaksanakan tes, ada sejumlah formasi yang kosong alias tak ada
pelamar. Di antaranya formasi dokter spesialis sebanyak empat orang, formasi K2
dari tujuh formasi hanya dua yang mendaftar, dan satu formasi administrasi
perkantoran D3 kosong pelamar.

 

“Jadi total yang kosong karena tidak ada pelamar saja sudah mencapai
10 formasi. Nah, sekarang tinggal 250 kuota CPNS. Belum lagi nanti kalau hanya
mengandalkan passing grade, sedikit
sekali yang bisa terisi,” ucapnya.

 

Bupati Panji sendiri sudah mengirim surat resmi ke Menpan RB. Dalam surat
tersebut, Panji meminta dilakukan peninjauan kembali terhadap Permenpan RB
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Pengadaan CPNS 2018. 

 

Tak hanya di Melawi, dalam tes CPNS di Landak, sementara hingga Minggu
(4/11), hanya 23 pelamar lolos ambang batas. Tes sendiri berlangsung
sampai 7 November dengan total 2700 peserta.

 

“Ini jauh dari yang kita harapkan,” ujar Kabid Pengadaan,
Mutasi dan INKA, BKPSDM Landak, Damianus.

Para peserta kesulitan menjawab soal. Selain itu, waktu mengerjakan juga
terbatas.

 

“Soalnya pun banyak bacaan yang panjang. Akibatnya peserta banyak
menghabiskan waktu untuk membaca naskah soal,” jelasnya.

Apabila jumlah kuota tidak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Landak akan
mengambil langkah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kita harap ada kebijakan dari pusat untuk mengatasi hal ini. Kalau
dilaksanakan seleksi ulang, kemungkinan tidak akan terjadi,” katanya.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan sudah menyurati Menpan RB
sejak pelaksanaan tes hari ketiga. Pasalnya, saat itu hanya enam orang yang
lulus dari ratusan peserta.

“Kami membuat surat kepada Kemenpan RB untuk mengambil kebijakan, apakah
boleh kita menurunkan passing grade
atau kami diperkenankan untuk membuat sistem rangking,” kata Bupati.

 

Dia tak ingin formasi 185 CPNS tak terpenuhi.

 

“Mudah-mudahan Rabu nanti dalam rapat kita bisa bicara dan
menyampaikan secara langsung kepada Mempan RB,” katanya.

 


Perlu Rakor

 

Plt
Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Herkulanus SP menyarankan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Kalbar, menggelar rapat koordinasi (rakor) menyikapi hasil
sementara tes CPNS.

 

“Karena
ini rata-rata terjadi di kabupaten/kota di Kalbar,” katanya.

 

Rakor
tersebut untuk menyatukan suara yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat,
agar ada kebijakan yang dikeluarkan sehingga formasi CPNS tidak kosong.

 

“Mungkin
rapat tersebut diadakan setelah semua kabupaten/kota melaksanakan tes SKD,”
sarannya.

 

Kabupaten
Sanggau baru melaksanakan tes SKD 10 November hingga 17 November mendatang dan
diikuti 3.489 pelamar. Mereka memperebutkan 217 formasi.

 


Sementara
itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, Moses Tabah
mengatakan, kelulusan para peserta tes CPNS ditentukan oleh
Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), berdasarkan hasil tes yang sudah
tersistem menggunakan komputer.

 

“Kalau misalnya nanti ada hambatan atau apa, ada ketidaklulusan dan
segala macam yang menentukan juga Panselnas,” kata Moses.

Dia enggan berkomentar soal hasil
sementara tes CPNS. Menurutnya, harus ada pengumuman resmi dari pusat, dalam
hal ini Panselnas. Panselda hanya membantu mempersiapkan jumlah peserta, kemudian membagi sesi ujian. Sarana prasarana seperti komputer
pun, disiapkan pusat.


“Hasilnya juga mereka
mengawasi pelaksanaan ujian sehingga kita tunggu saja, saya tidak berani
menyimpulkan,” bebernya.

Namun, dia memberi lampu hijau
dilakukannya rapat bersama mencari solusi. Terlebih jika itu masalah passing grade. Dia berharap bisa
mengajukan penggunaan sistem peringkat ke pusat dan diterima. Akan tetapi dia
menerangkan kelulusan didasarkan pada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi
Bidang (TKB).

Nanti yang tak lulus kompetensi
dasar, bisa masuk di tes
kompetensi bidang. Jadi ada dua tahapan. Tapi semua kewenangan atas hasil
kelulusan itu ada di Panselnas.


“Saya hanya bisa berdoa
semoga anak-anak kita ini mampu, kalau tidak mampu ya itu menjadi masalah kita
bersama, mudah-mudahan nanti ada solusinya,” sambungnya.

Dia mempersilakan kepala daerah yang
ingin menyampaikan hasil sementara ke pusat. Pihaknya tetap akan menunggu hasil
dari Panselnas. Hanya saja, BKD membuka ruang diskusi yang bisa saja
menghasilkan draf kebijakan kepala daerah, untuk masalah hasil tes tersebut.

“Mungkin nanti kita juga
akan bahas ini bersama Gubernur,” imbuhnya.

Dia tak berani mengaitkan permasalahan
passing grade dengan kualitas Sumber
Daya Manusia Kalbar. Perlu ada penelitian khusus soal itu. Tapi hasil tes
keseluruhan nanti bisa menggambarkan hal itu.

“Mungkin ada gap antara passing grade ini dengan kemampuan
SDM kita. Kita ingin evaluasi dulu, kita tak berani buat
statemen karena yang tahu kualitas pendidikan
itu kan perguruan tinggi,” katanya.


Menurutnya, filosofi dari tes CPNS
ini adalah mencari yang terbaik, karena itu tidak semua mampu dengan passing grade yang
ditetapkan. “Karena PNS itu mencari
yang terbaik dan punya kualitas tertentu, kalau punya kualifikasi bisa masuk
kalau tidak ya begitu,” katanya.

Secara keseluruhan, Kalbar memiliki
2.762 formasi CPNS. Sebanyak 353 di antaranya berada di Pemerintahan Provinsi.
Meski berharap terisi, Moses menyebut ada formasi yang tidak memiliki pelamar.


“Saya juga belum merekap ada berapa kemarin itu yang tidak dilamar, yang jelas ada guru dan juga dokter
spesialis,” ucapnya.


Penentu Kelulusan

Peserta seleksi CPNS 2018 harus melalui tahapan tes SKD setelah dinyatakan lolos
seleksi administrasi. Dalam tes SKD, peserta menggunakan sistem CAT. Saat tes
SKD, para peserta harus mengerjakan 100 soal yang terbagi dalam tiga bidang.

Rinciannya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum
(TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

Untuk kelulusan tes
SKD ini menggunakan passing grade.

Dikutip dari penjelasan di akun Twitter resmi Kemenpan RB, passing grade
atau nilai ambang batas adalah nilai minimal untuk dapat lolos ke tahap
berikutnya. Jadi, peserta harus mendapat nilai di atas passing grade.

Passing grade CPNS 2018 ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang
Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. (dvi/eko/jul/nak/bls)

Leave a Reply

Send this to a friend