YAS Minta Hilangnya DA 1 KWK Tayan Hulu Harus Diperiksa – Akcaya

YAS Minta Hilangnya DA 1 KWK Tayan Hulu Harus Diperiksa – Akcaya

SANGGAU  –  Tim pasangan Yansen – Ason, Abang Adi Subrata mendesak aparat yang terkait untuk diperiksa terkait hilangnya berita acara hasil pleno perhitungan suara atau DA 1 KWK di tingkat Kecamatan Tayan Hulu. Menurut Adi sapaan akrabnya, mereka tidak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka harus bertanggungjawab.

“Saya minta aparat yang terkait diperiksa akibat hilangnya berita acara hasil pleno perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Tayan Hulu,” pinta Adi.

Akibat hilangnya berita acara hasil pleno tersebut, menyebabkan timbulnya rasa kecurigaan terhadap penyelenggaraan Pilkada dan menimbulkan kegaduhan.

“Akibat persoalan ini, kami jadinya menduga – duga bahwa barang itu bisa saja digunakan untuk kepentingan politik memenangkan pasangan tertentu. Dan yang paling parah, kok bisa barang yang katanya diawasi begitu ketat ternyata masih juga hilang, kerja aparat terkait yang mengawasi itu apa, mereka kan sudah dibiayai negara?,” kata Adi dengan nada kesal.

Menurut Adi, aparat terkait yang terlibat dalam pengamanan surat suara Pilkada dimaksud adalah PPK, Panwascam, Polisi dan TNI.

“Mereka ini harus bertanggungjawab. Karena mereka yang diberikan amanah untuk menjaga dokumen negara itu, bahkan diberikan anggaran juga oleh negara untuk mengamankannya,” ujarnya.

“KPU Kabupaten juga harus bertanggung jawab karena dari PPK di bawa ke Sanggau disimpan di gudang KPU Sanggau,” tambahnya tegas.

Disinggung terkait langkah selanjutnya yang akan ditempuh tim YAS terkait pleno yang terus dilanjutkan meski yang dibacakan hasil copian, Adi mengaku akan menempuh jalur hukum. Dia mengaku sangat kecewa dengan kinerja penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Panwaslu Sanggau yang terindikasi tidak netral.

Selain soal hilangnya DA 1 KWK, keberatan lain yang disampaikan Adi adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.

“Seharusnya DPT ganda itu, sesuai dengan surat dari KPU harus dicoret. Itu harus dibagi ke semua saksi yang 1202 TPS itu. Sampai sekarang kita juga tidak menerima pencoretan DPT ganda itu,” tuturnya.

Selain itu, soal blanko C1 Plano yang tidak sesuai dengan PKPU. Di situ, kata dia, tidak ada kolom surat sah dan tidak sah.

“Kita sudah minta KPU untuk membuat berita acara kejadian khusus, sudah kita terima, dan ini tak perlu kita lanjutkan lagi. Dan Tuntutan kita terakhir adalah kita ingin pemilu ulang,” tegasnya. (indra)


Leave a Reply

Send this to a friend